Opini WTP dari BPK Jadi Bukti Akuntabilitas Keuangan Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengucapkan selamat kepada Pemprov DKI yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan daerah sembilan kali berturut-turut.
"berdampak positif,"
Menurut Khoirudin, predikat audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Sudah sembilan kali berturut-turut mendapat predikat ini. Saya berharap capaian tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Jumat (5/6).
Pemprov DKI Raih Opini WTP Sembilan Kali Berturut-turutKhoirudin menambahkan, DPRD sangat terbantu dengan hasil pemeriksaan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebab itu, pihaknya akan terus mendorong seluruh rekomendasi yang diberikan BPK segera ditindaklanjuti.
"Dan ini tentu akan berdampak positif bagi warga Jakarta," katanya.
Selain itu, Khoirudin menjelaskan, pihaknya juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) guna menindaklanjuti salah satu rekomendasi BPK yang hingga kini masih menjadi perhatian.
"Fasos dan fasum ini harus kita kawal sebagai kewajiban pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta, yang nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Jakarta," tandasnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI berhasil mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Pemprov mendapatkan WTP sembilan kali berturut-turut dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi mencapai 85,44 persen. Angka tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen.
